TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah belum kunjung mengetok mekanisme pemberian subsidi ongkos kirim atau ongkir untuk Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Lebaran 1442 Hijriah. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan stimulus ini masih dibahas di Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan bersama stakeholders.
“Pembahasan teknis diserahkan dan dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan, yang menugaskan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,” ujar Sekretaris Koodinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 April 2021.
Pemerintah berwacana menggelontorkan subsidi ongkir untuk Harbolnas pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idul Fitri. Program yang akan melibatkan asosiasi usaha, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan pelaku logistik dalam negeri tersebut membutuhkan anggaran senilai Rp 500 miliar.
Susiwijono berujar, dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan ikut terlibat. Kominfo bakal mengkampanyekan kegiatan Harbolnas agar agenda belanja ini tepat sasaran dan tujuan pemerintah untuk mendongkrak konsumsi di level rumah tangga tercapai.
Kepastian ihwal kebijakan pemberian subsidi ongkos belum terang-benderang. Pembahasan soal mekanisme pelaksanaannya ditengarai masih alot karena sulitnya regulator memilah item produk di platform e-commerce yang akan dibebaskan biaya pengirimannya. Apalagi, jumlah paket yang disasar bisa mencapai 380 juta item.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan sejatinya untuk membedakan produk dalam negeri yang akan dikenakan subsidi ongkir, pemerintah bisa menggunakan fitur QR Code. “Gunakan saja QR code perusahaan yang memproduksi barang dalam negeri yang menggunakan platform e-commerce,” kata dia.
